Penulis: Dilla, S.Pd.
Guru SMPN 2 Bukittinggi
“Di tengah derasnya arus data digital, pajak adalah jaring yang menampung harapan rakyat dan mengubahnya menjadi kekuatan nyata bagi negeri.”
Di sebuah rumah makan Padang yang cukup ramai, Ahmad pemilik usaha rumah makan tersebut menatap layar laptopnya dengan wajah serius. Ia bukan sedang menulis list bahan masakan yang akan dibeli ataupun menghitung pendapatan yang masuk pada hari itu. Melainkan mencoba melaporkan pajak usahanya melalui sistem digital. “Sekarang semua serba online, bahkan urusan pajak pun bisa diurus lewat genggaman,” gumamnya lirih sambil menekan tombol pada layar. Adegan sederhana itu menggambarkan wajah baru penerimaan negara Indonesia di era digital: lebih praktis, lebih transparan, dan sekaligus penuh tantangan.
Masih banyak orang yang memandang pajak hanya sebatas angka dalam lembaran kertas saja, padahal jika ditilik lebih dalam, pajak adalah denyut nadi kehidupan bangsa. Apalah jadinya negeri ini tanpa pajak? Jalan-jalan mungkin masih berdebu dan berlubang, sekolah kehilangan murid karena atapnya yang selalu bocor, fasilitas umum terbengkalai, rumah sakit kekurangan obat, hingga bangunan pemerintahan dan taman-taman di sepanjang jalan tak pernah ada dan berfungsi dengan baik.
Dengan kemajuan era digital saat ini, pemerintah bisa membuka peluang besar dalam penerimaan pajak negara. Transaksi daring kian marak, tumbuhnya ekonomi kretaif, serta geliat e-commerce bisa membuat negara mampu menjaring penerimaan pajak dari sektor yang dulu samar saja. Penerimaan negara yang kokoh akan bisa membawa pembangunan yang berkelanjutan dan juga memupuk kemandirian bangsa. Apalagi di zaman digital saat ini, denyut nadi itu tidak lagi mengalir melalui berkas fisik yang menumpuk, namun bisa melalui data, algoritma dan teknologi yang tersistem dan transparan.
Perputaran uang pun saat ini bagaikan arus sungai deras yang tak pernah surut. Karena di sanalah potensi pajak mengalir tanpa henti. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita pungkiri di balik peluang, ada pula kerentanan. Melihat pajak hanya dari kacamata ekonomi saja tidaklah cukup, karena ada dimensi kemanusiaan yang kerap luput dari perhatian. Pajak sejatinya adalah jembatan solidaritas yang menghubungkan kemampuan dan kebutuhan, antara mereka yang berlebih dengan mereka yang kekurangan, demi terciptanya keadilan sosial.
Ketika Ahmad menunaikan kewajiban membayar pajak, secara tidak langsung ia sedang ikut membangun sekolah, memperbaiki jalan, menyediakan obat-obatan di rumah sakit, hingga menghadirkan jembatan di pelosok negeri. Pajak sejatinya adalah wujud gotong royong paling nyata di era modern. Kehadiran sistem digital semakin memperkuat kesadaran itu, sebab melalui aplikasi daring yang transparan, masyarakat bisa menumbuhkan rasa percaya. Rupiah yang dibayarkan tidak lagi dianggap lenyap ke ruang gelap, melainkan kembali ke ruang publik dalam bentuk layanan nyata yang bisa dirasakan bersama.
Kita harus menyadari bahwa penerimaan negara sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengolah data dengan bijak. Data bukan sekadar angka kering, melainkan potret ekonomi masyarakat. Melalui data transaksi e-commerce, pemerintah dapat memahami pola konsumsi, membaca sektor yang berkembang, hingga memetakan potensi wajib pajak baru. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa di balik peluang tersebut, terdapat pula tantangan. Optimalisasi pajak jangan sampai menggerus kepercayaan publik. Privasi warga harus tetap dijaga, agar sistem digital yang hadir sebagai sahabat tidak berubah menjadi bayangan yang menakutkan.
Bayangkan jika masyarakat dapat melihat secara real-time ke mana uang pajaknya mengalir. Tentu hal ini akan menumbuhkan kepercayaan yang nyata. Mereka bisa mengetahui bahwa uang pajak digunakan untuk pembangunan jembatan di Sumatra, pengadaan beasiswa di Papua, atau pembelian alat kesehatan di Kalimantan. Akan lebih baik lagi jika pajak yang terkumpul di suatu daerah dapat lebih dulu digunakan untuk kemajuan daerah tersebut, sebelum kemudian memberi manfaat bagi daerah lain di seluruh pelosok negeri. Transparansi seperti ini akan membuat pajak tidak lagi dirasakan sebagai beban, melainkan sebagai kebanggaan. Sebab, dengan taat pajak, masyarakat bisa melihat daerahnya berkembang dan fasilitas umum tersedia dengan baik. Membayar pajak, pada akhirnya, sama mulianya dengan menanam pohon: keduanya menyuburkan kehidupan.
Ahmad akhirnya menutup laptopnya dengan senyum tipis. Ia merasa lega karena telah menunaikan kewajibannya. Di balik hawa panas tungku api dapurnya, ia merasakan kesejukan keyakinan, langkah kecilnya adalah bagian dari denyut nadi bangsa. Ia sendiri menyaksikan bagaimana akses jalan di sekitar rumah makannya membaik dan fasilitas umum hadir dengan lebih layak. Semua itu, ia yakini, tak lepas dari uang pajak yang dibayarkan masyarakat dan pelaku usaha seperti dirinya.
Penerimaan negara di era digital sesungguhnya bukan semata tentang berapa besar angka yang masuk kas negara, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu menyulam harapan, menumbuhkan kepercayaan, dan menjaga solidaritas di tengah perubahan zaman yang begitu pesat. Kini Indonesia membutuhkan penerimaan negara yang kuat, bukan hanya untuk menopang pembangunan fisik, tetapi juga untuk menjaga martabatnya di mata dunia. Era digital adalah medan baru yang menuntut keberanian, kecerdasan, sekaligus kebijaksanaan. Jika bangsa ini mampu mengelola perpajakan dengan adil, transparan, dan ramah, maka masa depan kemandirian finansial akan berdiri kokoh. Karena sejatinya, kemerdekaan bukan hanya berarti bebas dari penjajahan, melainkan juga berani berdiri di atas kaki sendiri dengan penerimaan negara yang tangguh, adil, dan berdaulat.
Pajak di era digital bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan jembatan solidaritas yang menyatukan rakyat dengan negaranya. Transparansi, keadilan, dan pemanfaatan teknologi akan menentukan seberapa besar masyarakat mau percaya dan berpartisipasi. Jika kepercayaan tumbuh, maka pajak tidak akan lagi dianggap beban, melainkan kebanggaan bersama. Membayar pajak bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan wujud gotong royong modern melalui langkah kecil tiap warga yang bersama-sama menegakkan martabat dan kemandirian bangsa. Karena negeri ini tidak hanya dibangun dengan batu dan semen, tetapi juga dengan kepercayaan yang lahir dari setiap rupiah pajak yang rela dibayarkan masyarakatnya.
Biodata Penulis
Dilla, S.Pd, lahir di Bukittinggi, pada tanggal 8 Juni 1981. Beralamat di Jl. H. Abdul Manan No. 49, Simpang Guguk Bulek. Sekarang berprofesi sebagai Guru di SMPN 2 Bukittinggi. Menamatkan kuliah di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNP pada tahun 2004. Alumni SMA 3 Bukittinggi ini bisa dihubungi melalui email, dillaspd6@gmail.com, Ig; @dillaspd, Fb; Espede Dilla dan nomor Wa; 081363320742. Bisa juga membaca tulisannya melalui blog; www.dillaspd.my.id. (*/)
