PADANG, KabaTerkini.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi, bersama Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), Syafrudin, mengikuti rapat koordinasi pengentasan wilayah blankspot dan area sinyal lemah di Kantor Wilayah Telekomunikasi (Witel) Sumbar–Jambi, Rabu (15/10/2025) di Padang.
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, didampingi Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat, Rudy Rinaldy, serta General Manager Witel Sumbar–Jambi, M. Ihsan.
Hadir pula perwakilan dari Telkomsel Area Padang dan Telkomsel Area Bukittinggi, serta pejabat dari Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam arahannya, Sekda Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa akses telekomunikasi kini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Karena itu, ia meminta para operator telekomunikasi memberi perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang masih mengalami blankspot.
“Kepada provider dan operator kami harapkan agar memberi ruang bagi wilayah-wilayah yang belum terjangkau sinyal, sehingga masyarakat dapat menikmati akses komunikasi dan informasi secara merata,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis Kominfotik Provinsi Sumbar, Rudy Rinaldy, menekankan pentingnya ketersediaan jaringan telekomunikasi sebagai penopang utama transformasi digital pemerintahan daerah.
“Sinyal dan akses telekomunikasi wajib tersedia agar proses digitalisasi pemerintahan berjalan tanpa gangguan,” tegasnya.
Dari pihak operator, GM Witel Sumbar–Jambi, M. Ihsan, menyampaikan bahwa secara teknis cakupan sinyal seluler dan layanan internet di wilayah Sumbar sudah sangat luas. Namun, pihaknya mengakui masih ada titik-titik yang membutuhkan optimalisasi layanan.
“Artinya, sepanjang ada satelit sebenarnya semua daerah sudah bisa dijangkau. Tapi untuk layanan Telkom dan Telkomsel, memang diperlukan perluasan dan penyesuaian infrastruktur,” jelas Ihsan.
Kadis Kominfo Pesisir Selatan, Wendi, menyampaikan bahwa di wilayahnya masih terdapat 47 titik blankspot dan area sinyal lemah, terutama di daerah pesisir selatan bagian selatan dan perbatasan.
“Data ini sudah berulang kali kami sampaikan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemen Komdigi). Alhamdulillah, secara bertahap mulai ada progres dan realisasi di lapangan, karena pihak operator juga melakukan perhitungan yang sangat detail,” ungkap Wendi.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan operator telekomunikasi menjadi kunci utama agar masyarakat benar-benar merasakan kemerdekaan dalam mengakses informasi.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Sumatera Barat, termasuk percepatan pemerataan jaringan di daerah perbukitan dan pesisir.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi warga yang tertinggal dari arus informasi nasional,” tutup Wendi. (*/red)
