PADANG, KabaTerkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) secara resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi dan mulai beralih ke tahap pemulihan pascabencana.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan pada masa pemulihan ini, Pemprov Sumbar akan memfokuskan langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.
Fokus pemenuhan layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Ini penting, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan pada awal tahun 2026,” tegas Mahyeldi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat dirinya bersama Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, memimpin Forum Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh Forkopimda Provinsi dan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12/25).
FGD tersebut juga diikuti secara daring oleh Bupati dan Walikota daerah terdampak, dan menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pelaksanaan penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Sumbar.
Meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, Mahyeldi menegaskan, keselamatan masyarakat tetap akan menjadi prioritas utama. Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian serius pada trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh relawan, para perantau, serta berbagai organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak.
