PADANG, KabaTerkini.com – Bupati Pasaman Barat, Yulianto, memaparkan data dampak bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Barat. Kegiatan tersebut digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kamis (8/1).
Rapat koordinasi ini dibuka oleh Sekretaris Utama BNPB Rustian dan dihadiri Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Arry Yuswandi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Dari Kabupaten Pasaman Barat turut hadir Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, kepala OPD, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam paparannya, Bupati Yulianto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan pascabencana, khususnya pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pemerintah daerah berkomitmen mendukung kebijakan penanganan pascabencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan fisik, tetapi juga harus dibarengi penguatan mitigasi untuk menekan risiko bencana ke depan,” ujar Yulianto.
Ia menjelaskan, bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 di Kabupaten Pasaman Barat mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan tiga orang hilang. Selain itu, tercatat 83 rumah rusak, 17 ruas jalan dan 15 jembatan rusak, 16 sekolah terdampak, serta 603,39 hektare lahan pertanian terdampak.
Dampak lainnya meliputi kerusakan satu pasar dan tujuh kios, 23 tempat ibadah, serta tiga fasilitas kesehatan.
Untuk sektor perumahan, nilai kerusakan tercatat sebesar Rp6.115.200.000 dengan nilai kerugian Rp736.500.000, sehingga total mencapai Rp6.851.700.000. Di sektor infrastruktur, nilai kerusakan Rp403.275.469.320,55 dengan nilai kerugian Rp269.974.330.000,00 sehingga total Rp673.249.799.320,55.
Pada sektor ekonomi, nilai kerusakan mencapai Rp17.664.170.468,40 dengan nilai kerugian Rp33.703.416.000, sehingga total sebesar Rp51.367.586.468,40. Selain itu sektor sosial nilai kerusakan mencapai Rp1.943.465.000,00 dengan nilai kerugian Rp559.000.000,00 sehingga total Rp2.502.465.000,00.
Sementara itu, dampak lintas sektor mencakup nilai kerusakan Rp24.555.200 dan kerugian Rp644.790.000 dengan total Rp669.345.200. Adapun estimasi kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi sektor perumahan sebesar Rp5.733.000.000, sektor infrastruktur Rp680.875.955.908,42, sektor ekonomi Rp23.540.738.231, sektor sosial Rp2.597.988.200, serta lintas sektor Rp133.862.494.000.
Total kebutuhan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp846.610.176.339,42.
Sekretaris Utama BNPB Rustian dalam arahannya menegaskan bahwa finalisasi dokumen R3P menjadi dasar penting bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana dan akuntabel.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat tepat sasaran. Berdasarkan dokumen R3P ini, BNPB siap mendukung penuh proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak melalui kementerian terkait,” ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi menyampaikan bahwa R3P disusun dengan semangat Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana melalui pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable sebagai instrumen strategis penyatuan langkah pemerintah pusat hingga daerah.
“Melalui finalisasi dokumen R3P ini, kita optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terukur. Sumatera Barat diharapkan tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi wilayah yang lebih tangguh dan aman dari bencana di masa depan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Yulianto turut menandatangani komitmen Sumbar Bangkit bersama 12 bupati dan wali kota dari daerah terdampak sebagai bentuk kesepahaman dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. (*/003)
