PADANG, KabaTerkini.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera yang digelar melalui video conference, Kamis (15/01/26) siang.
Rapat tersebut dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri selaku ketua tim pelaksana, serta diikuti pemerintah pusat dan kementerian terkait.
Wali Kota Padang, Fadly Amran yang mengikuti kegiatan rapat secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota Padang memaparkan kondisi serta kebutuhan masyarakat terdampak bencana di daerahnya.
Dalam penyampaiannya, Fadly Amran menegaskan bahwa seluruh data kebutuhan masyarakat telah dikompilasi dan diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar percepatan bantuan.
Ia berharap penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial, termasuk dana tunggu hunian (DTH), dapat direalisasikan sebelum bulan Ramadan.
“Kita berharap sebelum puasa bantuan ini sudah disalurkan, sehingga masyarakat terdampak bisa bertahan untuk sementara,” ujar Fadly Amran.
Berdasarkan data Pemko Padang, tercatat lebih dari 1.210 rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 550 rumah rusak berat atau hanyut, 160 rusak sedang, dan sekitar 600 rusak ringan.
Selain pemulihan tempat tinggal, pemerintah juga mulai memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk sawah, ladang, dan mata pencaharian yang terdampak.
Pemko Padang saat ini juga tengah mempersiapkan tahap groundbreaking pembangunan hunian tetap (huntap), dengan dukungan pembiayaan utama dari pemerintah pusat dan pembagian kewenangan pelaksanaan bersama pemerintah provinsi dan kota.
“Ini adalah kerja bersama, dengan anggaran dari pemerintah pusat, agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara layak,” pungkas wali kota jebolan Universitas Seattle, Amerika Serikat itu. (*/001)
