“Nah setiap bulan, semua perubahan itu pergerakan itu kita serahkan kepada KPU pusat untuk diteruskan kepada KPUD masing-masing untuk menjadi bahan melakukan verifikasi di lapangan,” katanya dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (01/11/24).
Sementara di sisi lain, Tito juga mewaspadai kebocoran data jumlah pemilih setelah data itu diserahkan ke KPU. Dia memastikan jika ada kebocoran, hal itu terjadi pada KPU.
Sebab, pihaknya telah menyerahkan data tersebut sejak awal ke KPU dalam bentuk soft copy yang sudah terenkripsi.
“Jadi karena sudah dienkrip enggak mungkin akan terjadi kebocoran, kalau terjadi kebocoran enggak mungkin bocornya di Dukcapil Kemendagri, tapi yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan kebocoran di KPU sendiri,” katanya. (*/002)
